Sejarah Papua menjadi NKRI
Latar belakang sejarah menyatakan bahwa pada tahun 1949 Belanda menyerahkan Irian Barat /West New Guine sebagai wilayah Indonesia. Perlu digaris bawahi bahwa Belanda merekomendasikan, agar Irian Barat diserahkan ke RI atas dasar penentuan hak rakyat Irian Barat. Tahun 1953, Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamijoya dan Perdana Menteri Harahap di tahun 1956, melakukan diplomasi internasional dengan PBB. Persidangan yang berlangsung di PBB dengan agenda tentang Irian Barat tidak mencapai 2/3 suara mendukung RI, 41 negara setuju dan 29 negara tidak setuju termasuk Australia dan 11 negara abstain, termasuk Amerika. Persoalan ini akhirnya dilanjutkan oleh Presiden Soekarno dengan membentuk komando pembebasan Irian Barat, dengan panglima Mayjen Soeharto. Hal ini akhirnya menyebabkan PBB turun tangan membentuk UNTEA (United Temporary Exekutive Authority) yang mengawasi pendapat rakyat (Pepera) Irian Barat. Tanggal 1 Mei 1963, atas kehendak rakyat Irian barat saat itu resmi menjadi bagian Negara RI.
Sumber Konflik
Pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter melakukan penangganan persoalan Papua dengan cara militer, seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap Rakyat Papua dan penangganan tidak transparan terhadap kematian tokoh Papua Theys Eluai. Solusi penangganan secara militer yang dilakukan oleh Orde Baru, menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat suku banyak yang bergabung dengan kelompok Pemberontak saat itu yang dikenal OPM (operasi Papua Merderka). Kefokusan solusi secara militer menyebabkan bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat terlupakan, sehingga menyebabkan rakyat Papua menjadi anak tiri atau sangat terbelakang, jika dibandingkan dengan propinsi lain yang ada di Indonesia. Hal ini akhirnya menyebabkan respon rakyat Papua terhadap OPM sangat besar.
Solusi Konflik Papua
Pasca kejatuhan Orde Baru tahun 1998, terjadi perubahan kebijakan yang mendukung rakyat Papua, seperti pada saat Pimpinan Presiden Abdulrahman Wahid atau dikenal Gusdur, menganti nama Irian Jaya Menjadi Propinsi Papua. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan mengeluarkan UU Otonomi Khusus Propinsi Papua nomor 21 tahun 2001. Perubahan nama Irian jaya Menjadi Papua serta pemberian otonomi Khusus, membuat masyarakat Papua sangat terhibur. Sejak pemerintahan SBY-JK anggaran pendapat belanja daerah Papua di tingkatkan. peningkatan anggaran belanja Daerah memberikan respon yang begitu besar terhadap pemerintahan daerah dalam melakukan pembangunan, seperti yang dilakukan Gubernur Papua Bernabas Suebu dengan kebijakannya memberikan dana langsung ke kampung-kampung dengan total dana 200 – 300 juta perkampung. Solusi yang dilakukan pemerintahan dimasa reformasi sangat memberikan andil bagi pembangunan kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri. Proses solusi yang dilakukan mengakibatkan ruang gerak dari pada OPM semakin sempit, karena respon masyarakat mulai melihat kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan sekarang.
Permasalahan sekarang
Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan Pusat, menyebabkan biokrasi daerah menjadi manja dan lebih banyak melakukan tugas keluar kota, seperti perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah ke Jakarta. Mengapa terjadi demikian? Karena tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi geogarafi wilayah yang berat. Persoalan tersebut mengakibatkan OPM menjalin kerja sama dengan rakyat Papua bisa terjalin. Persoalan lain disebabkan ada kampung-kampung lain yang belum tersentuh pembangunannya memberikan respon pada gerakan OPM. Melihat persoalan yang terjadi di Timika, menjadi satu pertanyaan bagi kita semua, mengapa ada penembakan? Oleh sebab itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang akan datang.
Solusi masa depan
Melihat permasalahan yang terjadi, maka perlu sikap tegas dari pemerintahan pusat terhadap pejabat daerah yang lebih mementingkan perjalanan dinas ke Jakarta. Peningkatan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan lintas kabupaten maupun lintas propinsi di papua. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan kesejahteraan yang berbasis kesukuan yang ada di Papua, sehingga kesejahteraan terbagi merata di seluruh Papua. Jika ketiga hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintahan yang akan datang, maka dampaknya OPM akan sulit menjalin kerja sama dengan rakyat papua untuk melakukan pemberontakan terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia. Belajar dari pengalaman Timor Leste karena respon rakyat besar terhadap perjuangan Fretelin, dan rakyat yang respon pada perjuangan Fretelin menjadi Klandisten atau agen agen Fretelin yang hidup dimasyarakat baik di desa maupun dikota. Pekerjaan rumah tentang persoalan yang terjadi di Timika menjadi tanggung jawab kita sebagai warga Negara Indonesia, agar rumah kesatuan Negara Republik Indonesia tetap utuh. Harapan bagi pemerintahan yang akan datang, agar lebih fokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan peningkatan pendidikan yang merata serta pembangunan sarana transportasi lintas kabupaten di wilayah Papua seluruhnya.
Timor Mauruan
Divisi Politik dan Demokrasi
yayasan Kekal Indonesia
Tinggalkan Balasan